Salah satu tugas dan tanggung jawab Badan Legislasi DPRD Dumai adalah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan pemerintahan di Kota Dumai. Proses penyusunan Raperda ini tidaklah mudah, karena melibatkan berbagai pihak dan memerlukan ketelitian serta kehati-hatian dalam merumuskan setiap pasal yang ada.

Menurut Ketua Badan Legislasi DPRD Dumai, Budi Santoso, “Tugas kami adalah menyusun Raperda sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan di Kota Dumai. Hal ini memerlukan kerja sama yang baik antara anggota Badan Legislasi dan berbagai pihak terkait, seperti Pemerintah Kota Dumai dan masyarakat.”

Proses penyusunan Raperda juga melibatkan berbagai ahli dan pakar hukum untuk memastikan bahwa setiap pasal yang dituangkan dalam peraturan daerah tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Menurut Prof. Hukum Tata Negara, Siti Nurjanah, “Badan Legislasi memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin bahwa setiap Raperda yang disusun tidak melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.”

Selain itu, proses konsultasi dengan berbagai pihak juga dilakukan untuk mendapatkan masukan dan saran yang dapat memperkaya isi dari Raperda yang disusun. Dalam hal ini, Wakil Ketua Badan Legislasi DPRD Dumai, Andi Pratama, menegaskan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam proses penyusunan Raperda. “Kami selalu membuka ruang untuk menerima masukan dari masyarakat demi menciptakan peraturan daerah yang mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi mereka.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tugas dan tanggung jawab Badan Legislasi DPRD Dumai dalam menyusun Raperda sangatlah penting dan memerlukan kolaborasi yang baik antara anggota Badan Legislasi, Pemerintah Kota Dumai, masyarakat, serta berbagai ahli dan pakar hukum. Hanya dengan kerja sama yang solid, Raperda yang disusun akan mampu menjadi instrumen hukum yang efektif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat Dumai.