Badan Legislasi DPRD Dumai memiliki peran yang sangat penting dalam menyusun peraturan daerah yang berbasis kebutuhan masyarakat. Evaluasi kinerja badan legislasi ini juga menjadi hal yang krusial untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan benar-benar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Budi Santoso, Ketua Badan Legislasi DPRD Dumai, evaluasi kinerja merupakan salah satu langkah penting dalam meningkatkan kualitas peraturan daerah. “Kami terus melakukan evaluasi kinerja untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang disusun benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat,” ujar Budi.

Dalam proses evaluasi kinerja, Badan Legislasi DPRD Dumai harus memperhatikan berbagai faktor, seperti responsivitas terhadap aspirasi masyarakat, keberlanjutan pembangunan, dan keadilan sosial. “Kami tidak hanya melihat dari segi legalitas peraturan, tetapi juga dari dampak positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat,” tambah Budi.

Pakar hukum tata negara, Prof. Dr. I Ketut Sudika, juga menekankan pentingnya evaluasi kinerja dalam menyusun peraturan daerah. Menurut beliau, evaluasi kinerja dapat menjadi alat untuk mengukur efektivitas dan efisiensi dari setiap kebijakan yang diambil oleh Badan Legislasi DPRD Dumai.

Selain itu, Prof. Dr. I Ketut Sudika juga menyarankan agar Badan Legislasi DPRD Dumai lebih terbuka terhadap masukan dan kritik dari masyarakat. “Partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi kinerja dapat membantu Badan Legislasi DPRD Dumai untuk lebih memahami kebutuhan dan harapan masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah,” jelas beliau.

Dengan melakukan evaluasi kinerja secara berkala, Badan Legislasi DPRD Dumai diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas peraturan daerah yang disusun, sehingga dapat benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Evaluasi kinerja merupakan langkah yang tidak boleh diabaikan dalam upaya menciptakan peraturan daerah yang berbasis kebutuhan masyarakat.